Dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum tertinggi untuk kecerdasan buatan di Indonesia sudah selesai tahap harmonisasi antar-kementerian dan kini duduk di meja Sekretariat Negara, tinggal menunggu tanda tangan presiden. Begitu terbit, keduanya akan jadi rujukan pertama yang mengikat lintas sektor untuk AI di Indonesia — sesuatu yang selama ini belum ada, meski proyek infrastruktur AI seperti AI factory di Batang dan pabrik GPU di Cikarang sudah jalan lebih dulu (Antara News).
Dua Perpres, Dua Fungsi Berbeda
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengonfirmasi bahwa yang diajukan bukan satu, melainkan dua rancangan Perpres sekaligus. Yang pertama adalah peta jalan (roadmap) pengembangan ekosistem AI nasional periode 2026–2029, berisi arah dan tahapan implementasi strategi AI di berbagai sektor prioritas. Yang kedua mengatur etika AI — kerangka yang mewajibkan setiap kementerian dan lembaga menyusun aturan AI sesuai sektornya masing-masing, sekaligus mewajibkan pelaku industri dan pengembang AI mematuhi prinsip perlindungan dan keamanan pengguna (detikInet).
Perpres etika ini secara eksplisit menyasar risiko yang selama ini jadi kekhawatiran akademisi dan pegiat kebijakan digital: potensi pelebaran kesenjangan sosial akibat adopsi AI yang tidak merata, kebocoran data dari sistem yang dilatih pakai data pengguna, dan lemahnya akuntabilitas pelaku ketika AI dipakai untuk hal-hal yang merugikan. Klasifikasinya sendiri disusun berjenjang berdasarkan tingkat risiko penggunaan AI, dengan mitigasi kerugian yang berbeda untuk tiap jenjang — pendekatan yang mengingatkan pada kerangka risiko EU AI Act, meski cakupan dan sanksi persis Perpres ini belum dipublikasikan rinci sampai draf final terbit (Katadata).
Label Wajib untuk Konten Buatan AI
Sebagai aturan turunan yang melengkapi kedua Perpres itu, Kemkomdigi juga tengah menyiapkan peraturan menteri yang mewajibkan label pada konten hasil AI generatif — mulai dari gambar, video, sampai teks yang dibuat atau dimodifikasi signifikan oleh AI. Aturan ini menyasar platform yang mengizinkan unggahan konten AI generatif ke media sosial dan platform digital lain; jika label tidak disematkan, konten berisiko diturunkan (takedown) oleh platform (Antara News).
Logikanya sejalan dengan tren global — dari watermark konten AI di kebijakan platform besar sampai kewajiban serupa di beberapa yurisdiksi lain — tapi di Indonesia ini akan jadi kali pertama kewajiban label AI punya dasar hukum eksplisit, bukan sekadar kebijakan internal platform. Cakupan pastinya, termasuk apakah berlaku surut untuk konten yang sudah beredar atau hanya konten baru, masih menunggu draf final Permen ini dirilis ke publik (Merdeka).
Regulasi Menyusul Infrastruktur
Yang menarik dari timeline ini: Indonesia membangun kapasitas AI-nya duluan, baru menyusun aturan mainnya belakangan. AI factory 1 GW di Batang, ekspansi Microsoft di Karawang, pabrik GPU pertama di Cikarang, sampai domain .ai.id — semua itu sudah berjalan atau resmi diluncurkan sebelum kerangka hukum AI yang mengikat lintas sektor benar-benar ada. Perpres roadmap dan etika ini pada dasarnya menyusul, mencoba memasang rel di belakang kereta yang sudah bergerak.
Ini bukan pola yang unik untuk Indonesia — banyak negara menghadapi urutan yang sama, infrastruktur dan adopsi lebih cepat dari kerangka hukumnya. Tapi jarak waktunya yang menentukan berapa besar celah yang harus ditambal belakangan: makin lama Perpres ini tertahan di Setneg, makin banyak sistem AI yang sudah terlanjur beroperasi tanpa payung hukum eksplisit yang mengaturnya. Kemkomdigi sendiri belum memberi kepastian kapan tanda tangan presiden akan turun, hanya menyebut target "segera terbit".
Bagi pelaku industri, urutan terbalik ini punya konsekuensi praktis. Perusahaan yang sudah menggelar produk berbasis AI generatif — dari startup asisten konten sampai aplikasi consumer yang memakai model pihak ketiga — kini harus bersiap menyesuaikan diri begitu Permen label terbit, alih-alih merancang kepatuhan sejak awal pengembangan. Pola "regulasi menyusul produk" ini juga yang bikin sejumlah pegiat kebijakan digital mendorong agar draf final dua Perpres tadi dibuka untuk konsultasi publik yang lebih luas sebelum diteken, supaya ketentuan teknisnya — termasuk soal label AI — tidak mendadak mengejutkan pelaku usaha yang sistemnya sudah telanjur berjalan.
Takeaway
Dua Perpres AI — roadmap 2026–2029 dan etika AI — sudah lolos harmonisasi dan tinggal menunggu tanda tangan presiden, sementara aturan turunan soal label wajib konten buatan AI generatif sedang disiapkan Kemkomdigi. Begitu terbit, ini jadi kerangka hukum AI pertama yang mengikat lintas sektor di Indonesia, menyusul infrastruktur AI yang sudah lebih dulu jalan. Yang masih jadi pertanyaan terbuka: seberapa detail sanksi dan cakupan label akan diatur saat draf final akhirnya dipublikasikan, dan apakah kecepatan regulasi bisa mengejar kecepatan adopsi yang sudah berjalan duluan.
---
Sumber gambar: Vojtech Bruzek di Unsplash Sumber gambar: Chris Ried di Unsplash Sumber gambar: Brian Kostiuk di Unsplash
The conversation 0
No comments yet. Start the conversation.