Dua dari tiga orang Indonesia yang punya nomor telepon atau akun media sosial pernah jadi sasaran penipuan digital — bukan cuma menerima pesan mencurigakan, tapi benar-benar masuk dalam percobaan scam. Angka 66 persen itu datang dari laporan State of Scam in Indonesia 2025 milik Global Anti-Scam Alliance (GASA), dan jadi salah satu pemicu forum lintas sektor yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Senin (28/9).
Tiga Angka, Tiga Sumber, Satu Masalah
Yang bikin skala masalah ini susah dibantah adalah angkanya datang dari tiga institusi berbeda, bukan cuma klaim sepihak Komdigi. Selain 66 persen dari GASA, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian akibat penipuan online mencapai sekitar Rp9,1 triliun dari lebih 411.000 laporan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025 (Investor Daily).
Komdigi sendiri, lewat jalur pelaporan yang terpisah dari IASC, mencatat hampir 670.000 laporan penipuan online dengan lebih dari 1,2 juta rekening bank ikut dilaporkan terlibat hingga akhir Agustus 2026 (Katadata) — angka yang berbeda dari milik OJK karena mengukur sumber dan periode yang tidak sama, tapi sama-sama menunjuk ke arah yang sama: volume laporan terus naik, bukan menurun. Secara regional, ASEAN Guide on Anti-Scam Policies and Best Practices memperkirakan kerugian akibat scam di Indonesia setara sekitar 0,2 persen dari produk domestik bruto per tahun (Katadata).
Yang Sudah Dipakai Komdigi: Patroli 24 Jam dan Sistem SAMAN
Komdigi bukan baru mulai menangani ini. Lembaga itu menyebut sudah menjalankan patroli siber 24 jam penuh, tujuh hari seminggu, serta menjatuhkan sanksi administratif ke Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lewat Sistem Analisis Moderasi Konten (SAMAN) bila platform digital gagal menindak konten penipuan di layanannya (CNN Indonesia). Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2026, Komdigi mengklaim sudah menangani 141.110 konten penipuan online — angka yang terdengar besar, tapi tetap kalah cepat dibanding laju 670.000 laporan baru dalam periode yang jauh lebih pendek.
Masalahnya, menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, alat-alat itu dibangun dan dijalankan oleh instansi yang bekerja di jalurnya masing-masing: Komdigi mengurus konten dan PSE, OJK mengurus sektor keuangan, kepolisian mengurus penindakan pidana, penyedia pembayaran mengurus rekening. Satu sama lain punya data dan wewenang yang tidak otomatis saling terhubung.
Modus yang Paling Banyak Dilaporkan
OJK sendiri sudah memblokir lebih dari 397.000 rekening yang diduga terlibat penipuan, namun dari total kerugian Rp9,1 triliun yang dilaporkan, dana yang sempat diselamatkan atau diblokir baru sekitar Rp432 miliar — sebagian kecil dibanding skala kerugian keseluruhan (Selfd.id). Rata-rata lebih dari 1.000 laporan penipuan masuk setiap hari, sebuah laju yang menurut OJK tiga sampai empat kali lebih tinggi dibanding negara-negara pembanding di kawasan yang sama (CNBC Indonesia).
Modusnya bervariasi, tapi tiga pola paling sering muncul di laporan korban: tawaran investasi bodong dengan janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat (penindakan terhadap entitas investasi ilegal sempat mencatat rekor tertinggi sejak 2019), situs phishing yang meniru tampilan aplikasi investasi atau perbankan resmi — termasuk yang memakai domain .id supaya terlihat kredibel di mata korban — untuk mencuri nomor rekening, kata sandi, dan kredensial akun keuangan digital, serta penipuan berkedok transaksi belanja daring, telepon palsu dari "petugas bank", dan tawaran kerja atau hadiah fiktif (Selfd.id).
Forum Lintas Sektor: Mengakui Alat Saja Tidak Cukup
Itu sebabnya Komdigi menggelar Forum Group Discussion bertajuk "Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penipuan Online (Scam)" di Jakarta pekan ini, mengumpulkan regulator, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan pelaku industri pembayaran dalam satu ruang yang sama (ANTARA News).
Alexander Sabar menegaskan setiap sektor punya tanggung jawabnya sendiri untuk memastikan ekosistem digital punya mekanisme pencegahan dan respons yang cepat — tapi mekanisme itu baru efektif kalau saling terhubung. "Kita membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga informasi, kebijakan, dan langkah penanganan dari masing-masing sektor dapat saling terhubung dan memperkuat satu sama lain," ujarnya dalam forum tersebut (JPNN). Dengan kata lain: masalahnya bukan lagi kekurangan alat, tapi alat yang terlalu banyak dan masing-masing jalan sendiri.
Takeaway
Angka 66 persen dan Rp9,1 triliun bukan sekadar statistik tahunan yang lewat begitu saja — itu sinyal bahwa penipuan digital di Indonesia sudah mencapai skala di mana pendekatan satu-instansi tidak lagi memadai. Buat pembaca yang membangun produk fintech, e-commerce, atau layanan apa pun yang menangani data rekening dan transaksi pengguna, forum koordinasi ini layak dipantau: kalau Komdigi benar-benar berhasil menghubungkan data lintas sektor seperti yang diisyaratkan Alexander Sabar, kewajiban pelaporan dan verifikasi yang dibebankan ke platform swasta kemungkinan besar akan berubah bentuk dalam waktu dekat.
---
Sumber gambar: William Hook di Unsplash Sumber gambar: Markus Spiske di Unsplash Sumber gambar: Austin Distel di Unsplash
The conversation 0
No comments yet. Start the conversation.