Komdigi Ancam Blokir 7 Aplikasi Transportasi yang Belum Daftar PSE

Tenggat 22 September sudah lewat lima hari, dan tujuh perusahaan digital di Indonesia masih belum mendaftarkan sistem elektroniknya ke Komdigi — konsekuensinya kali ini bukan lagi sekadar surat teguran, melainkan ancaman pemutusan akses yang berlaku mulai 1 Oktober 2026.

Dari 25 Nama Besar ke Tujuh Pembandel

Ceritanya dimulai 16 September, ketika Kementerian Komunikasi dan Digital mengirim surat pemberitahuan ke 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat — 23 domestik dan dua asing — yang belum terdaftar meski sudah beroperasi melayani publik. Daftarnya berisi nama-nama yang akrab dipakai jutaan orang Indonesia setiap hari: aplikasi Whoosh milik PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Lion Air, TransJakarta, Pelita Air, dan Super Air Jet ada di dalamnya (Kompas Tekno). Semuanya diminta merampungkan pendaftaran paling lambat 22 September.

Tenggat itu ternyata cukup efektif dipatuhi — Komdigi mencatat 16 dari 25 PSE tersebut sudah rampung mendaftar tepat waktu (Antara Jatim). Nama-nama besar seperti Whoosh, Lion Air, dan TransJakarta rupanya masuk kelompok yang patuh. Yang tersisa justru operator transportasi darat dan satu layanan gaya hidup: PO Haryanto, PO Handoyo, Rosalia Indah (situs dan aplikasi), rotio.id, Sriwijaya Air (situs dan aplikasi), Sudiro Tungga Jaya, serta situs dan aplikasi penghitung kalori FatSecret Indonesia. Ketujuh inilah yang menerima peringatan tertulis kedua dari Komdigi, dengan tenggat baru 1 Oktober 2026 (CNN Indonesia).

Ketujuh PSE yang masih belum patuh sebagian besar adalah operator transportasi darat dan udara yang aplikasinya dipakai luas oleh masyarakat.

Dasar Hukum yang Sudah Ada Sejak 2020

Kewajiban ini bukan aturan baru. Rujukannya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, khususnya Pasal 2 dan Pasal 4, yang mewajibkan setiap PSE lingkup privat — baik operator domestik maupun asing yang melayani pengguna di Indonesia — mendaftarkan sistem elektroniknya ke pemerintah. Tujuannya, menurut Komdigi, adalah memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna layanan digital: kalau terjadi sengketa data atau layanan bermasalah, negara punya catatan resmi siapa yang bertanggung jawab.

Yang membuat kasus ini terasa berbeda dari teguran rutin sebelumnya adalah sektornya. PO bus antarkota dan maskapai penerbangan bukan startup rintisan — mereka pemain lama yang jutaan tiketnya dibeli lewat aplikasi setiap bulan. Kalau ancaman pemutusan akses benar-benar dieksekusi 1 Oktober, penumpang yang sudah terlanjur memesan tiket lewat aplikasi Sriwijaya Air atau Rosalia Indah berpotensi kehilangan akses ke riwayat pemesanan mereka sendiri — risiko yang jauh lebih konkret dibanding ketika PSE yang diblokir cuma aplikasi hiburan atau media sosial niche.

Sanksi Bertahap, Tapi Bukan Ancaman Kosong

Komdigi menegaskan proses penegakannya berjenjang: surat peringatan tertulis lebih dulu, baru kemudian sanksi administratif berupa pemutusan akses (access blocking) jika PSE tetap tidak patuh setelah tenggat kedua ini. Ini bukan gertakan tanpa preseden — pada Februari 2026, Komdigi sudah memblokir tiga platform digital lain karena alasan serupa. Bedanya, kali ini publik bisa melihat langsung bagaimana tekanan tenggat berhasil mendorong 16 dari 25 PSE patuh dalam waktu enam hari, sementara tujuh sisanya butuh peringatan kedua untuk benar-benar bergerak — atau berisiko benar-benar diputus aksesnya.

Komdigi juga membuka ruang klarifikasi bagi PSE yang mengalami kendala teknis dalam proses pendaftaran, bukan langsung main blokir begitu tenggat lewat. Artinya, tujuh nama di atas masih punya beberapa hari untuk menyelesaikan berkas sebelum 1 Oktober — tapi jam terus berjalan, dan riwayat penegakan Februari lalu menunjukkan Komdigi tidak ragu menarik pelatuk kalau tenggat sudah dilewati tanpa itikad baik.

Proses pendaftaran PSE mensyaratkan operator menyerahkan dokumen dan data teknis sistem elektronik mereka ke Komdigi.

Takeaway

Pendaftaran PSE sering terasa seperti formalitas birokrasi yang mudah diabaikan operator digital — sampai tenggatnya benar-benar berakhir dengan ancaman pemutusan akses layanan yang dipakai jutaan orang. Kasus 25-jadi-7 ini menunjukkan dua hal sekaligus: tekanan tenggat publik cukup efektif memaksa kepatuhan cepat pada mayoritas operator, tapi juga bahwa sejumlah pemain mapan di sektor transportasi masih menomorduakan kewajiban regulasi sampai detik-detik terakhir. Bagi pengguna aplikasi PO bus atau maskapai yang masuk daftar, 1 Oktober 2026 layak dipantau — bukan cuma sebagai berita kebijakan, tapi sebagai tanggal yang bisa langsung memengaruhi apakah aplikasi yang biasa mereka pakai untuk memesan tiket masih bisa diakses.

---

Sumber gambar: Vojtech Bruzek di Unsplash (cover), Rodion Kutsaiev di Unsplash, Tim van der Kuip di Unsplash