Microsoft Rogoh $10 Miliar untuk AI di Teluk, Meski Perang Masih Mengancam Data Center

Sepuluh miliar dolar AS — itu angka yang baru saja dijanjikan Microsoft untuk Timur Tengah, dengan satu syarat yang jarang diucapkan perusahaan teknologi secara terbuka: uangnya tetap mengalir meski kawasan itu masih diguncang perang. Pada 23 September 2026, di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Microsoft mengumumkan kerangka kerja teknologi baru dengan empat negara Teluk — Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait — bernilai lebih dari $10 miliar hingga 2030, mencakup belanja modal dan operasional untuk infrastruktur cloud dan AI (Microsoft).

Apa yang sebenarnya dijanjikan

Angka $10 miliar itu bukan satu proyek tunggal, melainkan gabungan belanja modal (capex) dan operasional (opex) yang tersebar hingga 2030. Di luar itu, Microsoft juga berjanji menggelontorkan lebih dari $400 juta khusus untuk infrastruktur konektivitas bawah laut dan darat di kawasan Teluk — investasi yang jarang disorot tapi krusial, karena tanpa jalur data yang stabil, klaim "AI infrastructure" sebesar apa pun jadi tidak ada artinya. Microsoft juga melanjutkan komitmen lama untuk melatih lebih dari 4,2 juta orang di empat negara itu hingga 2030, menyasar pekerja sektor publik, mahasiswa, dan perempuan secara khusus (Microsoft).

Yang menarik, Microsoft sendiri mengaku tidak bisa merinci investasi ini per negara atau per proyek — alasan yang mereka sebut terkait faktor keamanan (Arabian Business). Ketertutupan semacam ini biasa untuk kontrak pertahanan, tapi jarang untuk pengumuman investasi cloud komersial — sinyal bahwa kalkulasi risiko di balik kesepakatan ini lebih rumit dari sekadar ekspansi bisnis biasa.

HUMAIN, G42, QAI: kemitraan yang tidak seragam

Microsoft menyebut akan memperdalam kerja sama dengan organisasi "juara AI nasional" di kawasan itu: HUMAIN (Arab Saudi), G42 (Abu Dhabi), QAI (Qatar), serta langsung dengan pemerintah Kuwait. Tapi bobot kemitraan ini tidak sama rata — kesepakatan dengan HUMAIN dan QAI tidak disertai komitmen modal langsung, berbeda dari G42, tempat Microsoft sudah menanamkan $1,5 miliar untuk kepemilikan saham minoritas sejak 2024 (Arabian Business).

Pola ini menunjukkan Microsoft memilih pendekatan berbeda per negara: investasi ekuitas langsung di UEA lewat G42, sementara di Arab Saudi dan Qatar hubungannya lebih ke arah kemitraan operasional dan penyediaan teknologi. Bagi pembaca yang mengikuti perlombaan AI di Teluk, ini konfirmasi bahwa "juara AI nasional" masing-masing negara punya hubungan modal yang berbeda-beda dengan Big Tech AS, bukan template yang seragam.

Investasi $1,5 miliar Microsoft ke G42 pada April 2024 itu sendiri bukan kesepakatan yang mulus. G42 — yang diawasi langsung oleh penasihat keamanan nasional UEA — sempat jadi sorotan Kongres AS karena dugaan hubungan dengan perusahaan-perusahaan China yang masuk daftar hitam, termasuk Huawei, serta tudingan keterkaitan dengan militer dan intelijen China. Sebagai bagian dari kesepakatan, G42 setuju melepas kepemilikan sahamnya di perusahaan-perusahaan China tersebut, dan kerja sama keduanya kini diatur lewat Intergovernmental Assurance Agreement yang disusun bersama pemerintah UEA dan AS (CNBC). Latar belakang inilah yang membuat perluasan kemitraan Microsoft di Teluk tahun ini tidak bisa dibaca murni sebagai keputusan bisnis — ada lapisan diplomasi teknologi AS-China yang ikut menentukan siapa boleh dapat modal dan siapa cukup dapat teknologi.

Bayang-bayang perang yang tidak disembunyikan

Bagian paling tidak biasa dari pengumuman ini adalah betapa terang-terangan Microsoft mengakui risikonya. Wakil Ketua sekaligus Presiden Microsoft, Brad Smith, mengatakan kepada Reuters: "Kami mempertahankan semua investasi yang sudah kami rencanakan sebelum konflik ini dimulai, dan bahkan kami menambahnya" (Reuters via Investing.com).

Pernyataan itu bukan basa-basi. Fasilitas data center milik unit cloud Amazon, AWS, di Bahrain dan UEA sempat jadi sasaran serangan terkait perang yang sedang berlangsung di kawasan itu — meski UEA sendiri relatif aman dari serangan sejak Mei, sejumlah negara Teluk lain masih menghadapi ancaman berkelanjutan (DigiTimes). Di luar risiko keamanan fisik, perusahaan teknologi yang berinvestasi di kawasan ini juga menghadapi potensi gangguan rantai pasok chip canggih, lonjakan harga gas alam untuk mendinginkan data center, dan naiknya biaya komoditas curah — kombinasi yang membuat seorang konsultan risiko politik menyebut ambisi semacam ini "harus dibangun di atas fondasi stabilitas geopolitik" yang, faktanya, sedang tidak ada (DigiTimes).

Ada juga sisi kritik yang lebih lama: sejak 2023, Human Rights Watch pernah meminta Microsoft menunda investasi data center di Arab Saudi sampai perusahaan bisa memastikan mekanisme mencegah otoritas Saudi mengakses data yang tersimpan di sana. Investasi $10 miliar ini berjalan tanpa jawaban publik baru atas kekhawatiran itu.

Takeaway

Microsoft memilih menambah, bukan menunda, taruhannya di Teluk — sambil secara eksplisit mengakui bahwa kawasan itu masih berperang. Struktur kesepakatannya sendiri mengungkap lebih banyak dari sekadar angka $10 miliar: kemitraan yang tidak seragam per negara, ketertutupan soal rincian proyek atas nama keamanan, dan risiko nyata mulai dari serangan fisik ke data center hingga kritik hak asasi manusia yang belum terjawab. Bagi Big Tech, "netral secara geopolitik" tampaknya sudah bukan pilihan yang tersedia lagi di kawasan ini — yang ada hanya pilihan seberapa besar risiko yang mau ditanggung, dan seberapa terbuka mereka mau bicara soal itu.

Sumber gambar: Annie Spratt di Unsplash Sumber gambar: Growtika di Unsplash Sumber gambar: imgix di Unsplash