Ojol Gugat Kuota Internet Hangus, MK Ubah Aturan buat Semua Operator

Setiap bulan Didi Supandi membeli paket data Rp70.000 untuk bisa narik ojek online. Hampir 30 persen dari kuota itu — setara Rp20.000 sampai Rp25.000 — rutin hangus begitu masa aktifnya habis, padahal belum sempat terpakai. Istrinya, Wahyu Triana Sari, yang berjualan makanan lewat aplikasi, mengalami hal yang sama. Keluhan rumah tangga sekecil itu, yang dialami jutaan pengguna lain tanpa pernah digugat, akhirnya dibawa berdua (bersama satu pemohon lain, Rega Felix) ke Mahkamah Konstitusi — dan menang.

Dari Keluhan Pribadi ke Meja MK

Ketiganya mengajukan uji materi atas ketentuan tarif telekomunikasi yang selama ini tidak mewajibkan operator menyediakan opsi supaya sisa kuota pelanggan tetap bisa dipakai. Argumennya sederhana: pelanggan sudah membayar penuh untuk kuota itu, tapi sistem tarif berbasis masa aktif membuat sisa kuota yang belum terpakai hilang begitu saja tanpa kompensasi apa pun (Kompas).

Pada 23 Juli 2026, MK mengabulkan sebagian permohonan itu lewat Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menyatakan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan bisa digunakan — bukan otomatis hangus begitu masa berlaku berakhir. Yang menarik, Didi bukan sekadar driver ojol; ia juga seorang desainer grafis lepas yang sudah berkecimpung di dunia desain sejak 2010 sebelum beralih menarik ojek saat pandemi — latar belakang yang menurutnya membuatnya cukup paham cara membaca skema tarif data yang selama ini dianggap wajar oleh kebanyakan orang (Tribunnews).

Isi Aturan Turunannya: SE Menkomdigi No. 4/2026

Putusan MK sifatnya menyatakan sebuah ketentuan bertentangan dengan konstitusi — bukan menulis aturan teknis. Tindak lanjutnya datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital lewat Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, yang diterbitkan 28 Agustus 2026.

Isi utamanya dua larangan tegas: operator seluler tidak boleh membiarkan sisa kuota pelanggan yang sudah dibayar hangus begitu saja, dan tidak boleh menarik biaya tambahan dari pelanggan yang ingin mempertahankan atau memakai sisa kuotanya (Bisnis.com). Sebagai gantinya, operator wajib menawarkan setidaknya satu dari beberapa skema perlindungan: akumulasi kuota (rollover), skema tanpa rollover tapi tetap dengan mekanisme perlindungan, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat ke paket lain, kompensasi, sampai pengembalian dana (refund) — atau mekanisme lain yang tidak merugikan pelanggan (CNN Indonesia).

Apa yang Berubah Mulai 28 September

Batas waktu 28 September 2026 bukan tanggal aturan mulai berlaku dari nol, melainkan tenggat bagi operator untuk menyampaikan laporan pertama ke Komdigi soal kepatuhan mereka menyediakan opsi perlindungan kuota tadi. Setelah laporan pertama itu, operator wajib lapor rutin setiap bulan, dan Komdigi juga meminta akses informasi serta kanal pemantauan kuota yang lebih transparan untuk pelanggan (CNBC Indonesia).

Buat pengguna biasa, dampaknya konkret: paket data yang selama ini didesain supaya sisa kuotanya "mubazir demi mendorong pembelian ulang" sekarang harus punya jalan keluar yang jelas — entah lewat rollover otomatis atau opsi lain yang bisa dipilih sendiri lewat aplikasi operator. Buat developer dan startup yang selama ini membangun fitur pemantau kuota atau pengingat masa aktif paket, aturan ini juga berarti data yang mereka olah lewat API operator kemungkinan berubah bentuk — dari sekadar "sisa kuota" jadi "sisa kuota plus status perlindungan apa yang sedang aktif".

Efek Domino ke Industri Telekomunikasi

Skema kuota hangus sudah jadi model bisnis default operator seluler Indonesia selama lebih dari satu dekade — cara paling gampang mendorong pelanggan membeli paket baru sebelum yang lama benar-benar habis dipakai. Aturan baru ini memaksa operator mendesain ulang backend penagihan dan manajemen kuota mereka, sesuatu yang biasanya makan waktu jauh lebih lama dari sekadar mengganti syarat dan ketentuan di aplikasi.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR Junico Siahaan sudah mengingatkan operator agar tidak "mengakali" SE ini — mematuhinya secara substansi, bukan sekadar menambahkan opsi rollover kosmetik yang sulit diaktifkan pelanggan biasa (Gesuri) — kekhawatiran yang wajar mengingat aturan sejenis di sektor lain kerap diakali lewat opsi yang secara teknis ada tapi disembunyikan dalam pengaturan aplikasi. Cara Komdigi memverifikasi laporan bulanan operator, bukan cuma menerimanya, akan jadi penentu apakah putusan ini benar-benar mengubah pengalaman pengguna atau berhenti jadi kepatuhan administratif semata.

Takeaway

Kasus ini menunjukkan jalur yang jarang terjadi tapi nyata: dua-tiga warga biasa dengan keluhan spesifik dan angka konkret (Rp20.000-25.000 hangus per bulan) bisa memicu perubahan regulasi telekomunikasi nasional, bukan cuma perusahaan besar atau asosiasi industri. Untuk pembaca yang membangun produk di atas data operator seluler — aplikasi pemantau kuota, dashboard IoT berbasis SIM, atau layanan verifikasi berbasis pulsa — aturan ini layak dipantau lebih dekat dari sekadar berita sepintas, karena definisi "sisa kuota" yang dikembalikan lewat API operator kemungkinan besar berubah struktur begitu skema perlindungan mulai berjalan penuh setelah 28 September 2026.

---

Sumber gambar: Rodion Kutsaiev di Unsplash Sumber gambar: Vojtech Bruzek di Unsplash Sumber gambar: Austin Distel di Unsplash