Regulasi AI Indonesia Tertunda, Investasi Asing Terus Mengalir

Indonesia sedang berada di posisi yang agak canggung soal kecerdasan buatan. Di satu sisi, investasi teknologi mengalir deras — Microsoft sudah mengucurkan komitmen 1,7 miliar dolar AS untuk infrastruktur cloud, sementara Nvidia dan Amazon juga menegaskan kembali rencana investasi mereka di Tanah Air. Di sisi lain, regulasi AI Indonesia yang seharusnya menjadi rel bagi semua investasi dan penerapan itu justru masih mangkrak di meja birokrasi. Dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) — soal peta jalan AI nasional dan soal etika serta tata kelola AI — sudah bertahun proses harmonisasi, tapi hingga pertengahan Juli 2026 belum juga diteken presiden.

Ini bukan sekadar drama administratif. Ketika teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada proses legislasi, jarak antara "AI sudah dipakai di mana-mana" dan "belum ada aturan main yang mengikat" adalah jarak yang berisiko — mulai dari perlindungan data pribadi, akuntabilitas algoritma, sampai siapa yang bertanggung jawab kalau sistem AI di sektor publik salah mengambil keputusan.

Dua Perpres yang Tak Kunjung Terbit

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejak awal 2026 menargetkan Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial rampung pada kuartal pertama. Target itu meleset. Menurut Tempo, hingga pertengahan Juli, Komdigi masih menunggu penetapan peta jalan tersebut sekaligus Perpres Etika dan Tata Kelola AI oleh Presiden. Kabar baiknya, kedua draf itu disebut sudah melewati tahap harmonisasi dan berada di Kementerian Sekretariat Negara — tahap akhir sebelum diteken.

Yang menarik, dua Perpres ini bukan dokumen tunggal soal "boleh atau tidaknya" AI, melainkan kerangka bertingkat. Berdasarkan laporan Katadata, aturan ini akan membagi penerapan AI ke dalam tiga tingkatan risiko beserta skema mitigasi kerugian — pendekatan yang mirip dengan semangat risk-based regulation ala Uni Eropa, tapi disesuaikan dengan konteks Indonesia. Peta jalan itu sendiri dirancang sebagai panduan bagi kementerian dan lembaga untuk menerapkan AI di sektor-sektor strategis seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keuangan, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dalam forum "Closing The AI Capability Gap In Indonesia" pertengahan Juli lalu, seperti dilaporkan Antara.

Analisis dari Tech For Good Institute menyebut situasi ini sebagai "consolidation without completion" — tahun 2026 lebih banyak diisi dengan mengokohkan komitmen yang sudah ada ketimbang membuat terobosan baru. Friksi koordinasi antar-kementerian dan laju perkembangan risiko AI yang tak kenal jeda membuat instrumen hukum saja terbukti belum cukup.

Investasi Mengalir Duluan, Aturan Menyusul

Ironi paling kentara dari situasi ini adalah urutannya kebalik. Biasanya wacana kebijakan publik berharap aturan main jelas dulu sebelum investasi besar masuk. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya: modal asing sudah masuk lebih dulu, regulasinya menyusul belakangan.

Komitmen 1,7 miliar dolar AS dari Microsoft untuk infrastruktur cloud, ditambah penegasan ulang rencana investasi dari Nvidia dan Amazon, menunjukkan bahwa pelaku industri global sudah menganggap Indonesia sebagai pasar AI yang layak digarap serius — terlepas dari belum adanya kepastian hukum yang mengikat. Ajang World AI Show edisi ke-47 yang digelar di Jakarta awal Juli 2026 dengan tema "Architecting Indonesia's Sovereign & Scalable AI Future" turut menegaskan besarnya optimisme itu, dengan proyeksi pergeseran investasi teknologi hingga 10,9 miliar dolar AS.

Pola ini sebenarnya wajar bagi banyak negara berkembang — pasar yang besar dan adopsi digital yang cepat membuat investor tidak mau menunggu regulasi rampung 100 persen. Tapi ada ongkos yang harus dibayar: ketika aturan main baru datang belakangan, perusahaan yang sudah telanjur membangun sistem harus melakukan penyesuaian ulang (retrofit), dan pemerintah kehilangan daya tawar untuk menetapkan standar sejak awal. Ini beda dengan skenario ideal di mana regulasi hadir sebagai "rel" yang membentuk arah investasi, bukan sekadar rambu yang dipasang setelah jalan sudah ramai dilalui.

Taruhannya: Data Anak, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik

Kekosongan regulasi yang mengikat bukan cuma soal tata kelola korporasi. Ada implikasi langsung ke masyarakat. Sejak 28 Maret 2026, misalnya, anak di bawah usia 16 tahun sudah tidak diperbolehkan membuat akun di platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan sejenisnya — kebijakan yang berjalan terpisah dari, namun berkelindan dengan, upaya besar mengatur AI dan data pribadi secara menyeluruh.

Di sektor publik, Komdigi juga tengah menguji coba pemanfaatan AI dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi. Ini contoh konkret bahwa AI sudah dipakai untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung ke kehidupan warga — siapa yang berhak menerima bantuan, misalnya — sebelum ada kerangka akuntabilitas yang jelas kalau sistem tersebut keliru. Semakin lama peta jalan dan aturan etika AI tertunda, semakin banyak penerapan semacam ini berjalan tanpa payung hukum yang benar-benar mengikat, hanya mengandalkan pedoman internal kementerian yang sifatnya belum setingkat Perpres.

Pemerintah sendiri tampaknya sadar akan celah ini. Selain dua Perpres, Komdigi juga menginisiasi program Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 sebagai forum kolaborasi lintas pemangku kepentingan — pemerintah, industri, akademisi, investor, startup, hingga UMKM — dan tengah menyiapkan revisi UU Hak Cipta untuk mengatur status karya yang dilatih maupun dihasilkan AI, sebagaimana dicatat oleh Tech For Good Institute. Artinya, kerangka regulasi AI Indonesia sebenarnya sedang dibangun dari banyak sisi sekaligus — hanya saja bagian intinya, dua Perpres itu, masih menunggu tanda tangan.

Takeaway

Regulasi AI Indonesia berada di titik yang menentukan: kerangka hukumnya sudah hampir jadi secara substansi, tapi belum resmi berlaku, sementara adopsi teknologi di lapangan — dari investasi data center raksasa sampai AI untuk bansos — sudah berjalan lebih dulu. Kalau dua Perpres ini akhirnya terbit sesuai jadwal yang dijanjikan "segera", Indonesia punya kesempatan menjadi salah satu acuan kebijakan AI berbasis risiko di Asia Tenggara. Tapi kalau penundaan terus berulang, yang terjadi bukan cuma keterlambatan administratif — melainkan preseden bahwa di Indonesia, teknologi selalu boleh melangkah duluan, dan aturan baru menyusul belakangan setelah dampaknya sudah telanjur terjadi.

Sumber gambar: Annie Spratt di Unsplash Sumber gambar: Austin Distel di Unsplash Sumber gambar: imgix di Unsplash