Save Our Voices: 80 Aktor Inggris Desak UU Larang Kloning Suara AI Tanpa Izin

Tiga detik. Menurut kelompok kampanye Save Our Voices Now, itulah waktu yang kini cukup bagi sistem AI generasi terbaru untuk mengkloning suara siapa pun secara meyakinkan — cukup bermodal rekaman singkat dari media sosial, panggilan telepon, atau video YouTube (ITV News). Jumat ini, lebih dari 80 aktor dan figur industri kreatif Inggris — termasuk Nicola Coughlan, Hugh Bonneville, Matt Lucas, Luke Evans, Siobhán McSweeney, Jen Brister, dan Pearl Mackie — menandatangani surat terbuka yang mendesak Perdana Menteri Andy Burnham segera mengesahkan undang-undang yang mengakui suara sebagai properti pribadi yang dilindungi hukum (Variety).

Delapan Puluh Nama, Satu Surat Terbuka

Kampanye ini digagas bersama oleh narator audiobook Alice Sockett dan aktor Peter Caulfield. Sockett menyebut ancaman kloning suara sebagai "ancaman eksistensial bagi seluruh industri kami" (TheJournal.ie). Surat terbuka itu ditujukan langsung ke Burnham, meminta pemerintah menutup celah hukum yang selama ini membiarkan suara seseorang — berbeda dari nama atau wajah — nyaris tak punya perlindungan hukum yang jelas di Inggris.

Caulfield membandingkan situasi saat ini dengan "episode Black Mirror, bedanya ini bukan fiksi", dan menuding platform-platform AI generatif "mencuri bakat, mata pencaharian, dan penghasilan para seniman" (thenews.com.pk). Ia juga mengangkat kasus David Attenborough, yang menurutnya suara khasnya "telah dikloning puluhan ribu kali tanpa persetujuannya" — sebuah keluhan yang pernah disampaikan langsung oleh Attenborough sendiri, yang mengaku "sangat terganggu mendapati identitas saya dicuri orang lain" (thenews.com.pk).

Suara sebagai Properti: Apa yang Sebenarnya Dituntut

Tuntutan intinya sederhana: jadikan suara sebagai hak berstatus hukum setara dengan bagaimana nama dan citra seseorang sudah dilindungi lebih dulu di Inggris (ITV News). Selain surat terbuka, kampanye ini juga meluncurkan petisi resmi pemerintah Inggris yang meminta suara diakui sebagai hak berstatus statutori — bukan sekadar pedoman etik yang bisa diabaikan perusahaan AI kapan saja.

Ini bukan tuntutan pertama soal hak kekayaan intelektual atas suara dan wajah di era AI generatif, tapi skalanya — lebih dari 80 nama, mencakup aktor pemenang penghargaan hingga narator audiobook yang jarang tampil di depan kamera — menandakan kekhawatiran ini sudah menyebar jauh melampaui kalangan selebriti papan atas ke seluruh lapisan pekerja kreatif yang penghasilannya bergantung pada suara mereka.

Preseden legislatif semacam ini sebenarnya sudah ada, meski masih terbatas. Negara bagian Tennessee di AS lebih dulu mengesahkan ELVIS Act pada 2024, undang-undang federal-state pertama yang secara eksplisit memperluas hak publisitas seseorang — sebelumnya hanya mencakup nama, foto, dan citra — agar juga melindungi suara dari peniruan dan kloning AI tanpa izin, sekaligus membebankan tanggung jawab hukum ke platform yang memfasilitasi penyalahgunaannya, bukan cuma ke pembuat kontennya (Holland & Knight). Bedanya, ELVIS Act lahir dari satu negara bagian dengan industri musik besar; Save Our Voices Now mencoba mendorong hal serupa jadi undang-undang nasional Inggris — skala yang jauh lebih luas dan, jika berhasil, bisa jadi rujukan bagi negara lain yang belum punya kerangka hukum sama sekali.

Ketika Penipuan Bertemu AI Generatif

Ancaman ini bukan cuma soal hak cipta seniman. Menurut data yang dikutip kampanye, 28% orang dewasa di Inggris mengaku pernah menjadi sasaran penipuan berbasis kloning suara (thenews.com.pk) — modus di mana penipu meniru suara anggota keluarga atau kolega untuk memeras uang lewat telepon mendadak yang terdengar meyakinkan. Caulfield menyebut kriminal kini "memakai teknologi AI untuk menipu keluarga dan mencuri identitas", menempatkan isu ini di persimpangan antara perlindungan hak cipta industri kreatif dan keamanan publik sehari-hari.

Kombinasi ini yang membuat kampanye mendapat dukungan lintas kalangan — bukan cuma dari aktor yang khawatir karya suaranya dipakai tanpa izin, tapi juga dari mereka yang melihat kloning suara sebagai vektor penipuan yang makin murah dan makin sulit dideteksi orang awam.

Respons Pemerintah yang Masih Setengah Hati

Sejauh ini, respons pemerintah Inggris baru sebatas janji konsultasi publik — bukan rancangan undang-undang konkret (ITV News). Bagi para penggagas kampanye, jeda antara janji dan regulasi nyata itulah yang berbahaya: teknologi kloning suara terus makin murah dan makin cepat diakses publik, sementara proses legislasi butuh waktu bertahun-tahun untuk sekadar sampai ke tahap rancangan undang-undang.

Pola ini familiar bagi siapa pun yang mengikuti perdebatan regulasi AI global — dari UU AI Uni Eropa sampai berbagai rancangan aturan deepfake di AS — di mana kecepatan inovasi model generatif nyaris selalu mendahului kecepatan pembuat kebijakan merespons. Yang membedakan kasus Inggris kali ini adalah tekanannya datang bukan dari regulator atau akademisi, melainkan langsung dari orang-orang yang suaranya jadi bahan baku sistem yang mereka minta diatur.

Takeaway

Kampanye Save Our Voices Now menaruh taruhannya pada argumen yang sulit dibantah: kalau nama dan wajah sudah lama dilindungi hukum sebagai bagian dari identitas seseorang, kenapa suara — yang kini bisa dikloning meyakinkan hanya dalam tiga detik — masih dibiarkan jadi zona abu-abu? Bagi Indonesia dan negara lain yang belum punya kerangka hukum eksplisit soal hak suara di era AI generatif, kasus ini layak jadi pengingat: masalah yang sama — penipuan berbasis kloning suara, eksploitasi suara tanpa izin — tidak menunggu regulasi selesai dibahas lebih dulu.

Sumber gambar: William Hook di Unsplash Sumber gambar: Rodion Kutsaiev di Unsplash Sumber gambar: Umberto di Unsplash