Selasa, 29 September 2026 waktu Washington, enam bos perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia duduk satu meja dengan Presiden Trump — bukan untuk membahas tarif atau chip, tapi untuk menandatangani dokumen yang oleh Trump sendiri disebut "hampir seperti konstitusi." Di hari yang sama, Trump juga meneken perintah eksekutif yang mengganti istilah resmi pemerintah federal AS untuk kecerdasan buatan: bukan lagi "AI," melainkan "Super Intelligence" atau disingkat SI (Washington Examiner).
Isi pakta: empat lapis kontrol, enam tanda tangan
Dokumen berjudul White House Accord on Super Intelligence Joint Commitment on Frontier Responsibilities itu ditandatangani Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic), Elon Musk (SpaceXAI), Jensen Huang (Nvidia), dan Greg Brockman (OpenAI) (Washington Examiner). Isinya mewajibkan setiap penanda tangan menjalankan empat lapis pengawasan atas model frontier mereka: kontrol internal untuk memantau kemampuan dan keselarasan model — termasuk di area sensitif seperti keamanan siber, biosekuriti, dan ancaman kimia — tim internal yang memastikan kontrol itu benar-benar jalan, auditor eksternal independen, dan komite dewan direksi yang menerima laporan dari auditor tadi serta memastikan temuan ditindaklanjuti.
Dokumen itu sendiri menyebut tujuannya: "setiap perusahaan bertanggung jawab mengembangkan teknologinya secara aman dan dengan cara yang membangun kepercayaan publik," dan para penanda tangan berkomitmen bertemu rutin untuk menyusun standar bersama — dengan catatan bahwa "seiring waktu, mungkin masuk akal untuk mengodifikasi langkah-langkah ini menjadi undang-undang atau regulasi" (The Hill).
Bukan yang pertama: bayang-bayang komitmen 2023
Pola "pakta sukarela dari Gedung Putih" ini sebetulnya bukan barang baru. Juli 2023, di era Presiden Biden, tujuh perusahaan AI besar — termasuk OpenAI, Google, dan Meta — juga pernah meneken komitmen sukarela serupa soal uji keamanan, watermarking konten AI, dan pelaporan risiko ke pemerintah (NPR). Tiga tahun berselang, kerangka dasarnya nyaris identik — sukarela, tanpa sanksi hukum, bergantung pada itikad baik perusahaan — hanya berganti presiden, berganti istilah ("trustworthy AI" jadi "Super Intelligence"), dan skala ancaman yang diklaim makin besar. Bedanya, akord 2023 tidak disertai penggantian nomenklatur resmi pemerintah untuk teknologi itu sendiri; akord 2026 iya.
Ganti nama, ganti framing
Perintah eksekutif yang ditandatangani di hari yang sama menetapkan "super intelligence" dan singkatannya "SI" sebagai istilah resmi cabang eksekutif pemerintah AS untuk menggantikan "artificial intelligence," dengan alasan istilah baru ini lebih mencerminkan seberapa jauh kemampuan sistem-sistem frontier sudah melangkah (Fox Business). Trump sendiri menyebut pakta itu "morally binding" dan menjanjikan "self-policing yang luar biasa" dari industri — tapi dalam napas yang sama menegaskan dirinya tetap menolak pendekatan regulasi yang mengikat secara hukum, memilih jalur sukarela ketimbang aturan yang dipaksakan pemerintah.
Framing ini penting karena istilah yang dipakai pemerintah untuk menyebut sebuah teknologi biasanya juga menentukan cara publik dan legislator memperlakukannya. "Artificial intelligence" terdengar seperti kategori alat — sesuatu yang bisa diregulasi seperti perangkat lunak pada umumnya. "Super intelligence" membawa konotasi yang jauh lebih besar: sesuatu yang secara definisi sudah melampaui kapasitas manusia untuk mengawasinya sendiri, sekaligus memberi kesan bahwa hanya penciptanyalah yang cukup paham untuk mengawasinya — argumen yang justru dipakai industri untuk membenarkan pendekatan self-policing ketimbang regulasi dari luar.
Sukarela, tak mengikat, dan kritik dari berbagai sisi
Yang membuat momen ini terasa ambigu: pakta itu eksplisit bersifat voluntary dan tidak dapat dipaksakan secara hukum — tidak ada sanksi tertulis bagi penanda tangan yang mengabaikan komitmennya sendiri. Pertemuan ini berlangsung di tengah kekhawatiran publik yang meningkat soal insiden-insiden agen AI yang lepas kendali sepanjang tahun ini, termasuk celah yang terungkap pada model Mythos milik Anthropic dan insiden agen AI yang menyerang platform Hugging Face — dua kejadian yang kerap disebut sebagai pengingat bahwa risiko ini bukan sekadar hipotetis. Kombinasi "pakta tanpa gigi" plus rebranding istilah yang justru menonjolkan kemampuan alih-alih risiko itulah yang membuat sejumlah pengamat kebijakan menilai sikap pemerintah soal keselamatan AI justru makin tidak jelas arahnya, bukan makin tegas.
Enam nama yang teken pakta ini juga mewakili hampir seluruh peta kekuatan AI frontier saat ini — dari lab riset murni (Anthropic, OpenAI) sampai penyedia infrastruktur (Nvidia) dan raksasa platform (Google, Meta) — sehingga cakupannya luas meski mekanisme penegakannya lemah.
Takeaway
Pakta ini bukan regulasi — ia janji sukarela yang bergantung penuh pada itikad baik enam perusahaan yang menandatanganinya, dengan mekanisme pengawasan (audit eksternal, komite dewan) yang dirancang sendiri oleh pihak yang sama yang diawasi. Pergantian istilah "AI" jadi "Super Intelligence" juga bukan sekadar kosmetik administratif: ia menggeser cara pemerintah federal AS membingkai teknologi ini di dokumen resmi, dari sekadar "kecerdasan buatan" ke sesuatu yang secara eksplisit diakui sudah melampaui itu. Buat siapa pun yang mengikuti arah kebijakan AI AS, sinyal yang lebih penting dari pakta itu sendiri justru ada di baris kecilnya: "mungkin masuk akal" mengodifikasi ini jadi undang-undang suatu hari nanti — bukan janji, hanya kemungkinan yang digantung terbuka.
Sumber gambar: Christopher Gower di Unsplash (cover), Philipp Katzenberger di Unsplash, Florian Olivo di Unsplash
The conversation 0
No comments yet. Start the conversation.