Laporan GASA 2025 menyebut dua dari tiga orang Indonesia pernah jadi sasaran penipuan digital, sementara OJK mencatat kerugian Rp9,1 triliun — Komdigi merespons dengan mendorong koordinasi lintas sektor yang selama ini jalan sendiri-sendiri.
Tujuh penyelenggara sistem elektronik, dari PO bus antarkota sampai maskapai Sriwijaya Air, terancam diputus aksesnya mulai 1 Oktober setelah dua kali mangkir dari tenggat pendaftaran Komdigi.
Komdigi mengklaim 28 juta akun anak sudah terlindungi lewat aturan teknis PP TUNAS, dengan 14 layanan digital resmi berstatus risiko tinggi — tapi evaluasi yang sama juga mengakui dua platform besar belum sepenuhnya patuh.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyusul Universitas Brawijaya dan UGM dalam program AI Talent Factory Komdigi, yang memakai proyek pemerintah nyata — dari data sosial Sekolah Rakyat sampai pengawasan ruang digital anak — sebagai bahan latihan mahasiswa.
Sejak awal Agustus pejabat Komdigi berulang kali bilang dua Perpres AI "tinggal tanda tangan Presiden" — tapi hingga pertengahan September belum juga diteken, dan sebelum sampai ke tahap itu draf etika AI-nya sempat dibuka ulang gara-gara lobi industri AS.
Petisi seorang pengemudi ojol dan istrinya, pedagang kuliner online, berujung putusan MK yang memaksa Komdigi menerbitkan aturan baru: sisa kuota internet tak boleh hangus mulai 28 September 2026.
Mensesneg menjanjikan Perpres Ojol terbit akhir Agustus atau paling lambat awal September, tapi tenggat itu sudah lewat. Di baliknya, proses merger GoTo-Grab yang melibatkan golden share Danantara masih menggantung.
Setelah program ekosistem digital Komdigi tumbuh empat kali lipat dari target dalam 10 bulan, hub ke-10 dan pertama di Papua resmi dibuka di Jayapura — pengujian nyata apakah pemerataan itu benar sampai ke luar Jawa.